Jakarta,-
Kongres Milenial Indonesia (KMI) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Komisi Pembrantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terkait dugaan pungli beberapa oknum pejabat di Kota Medan, Selasa, 03 November 2026.
Koordinator aksi menyampaikan di dalam aksinya, Sebagai yang sudah kita ketahui, bahwa inisial RW merupakan adalah pejabat di Kota Medan saat ini dan inisial DA merupakan ASN di Dinas Perkim atau Kabid Perkim Cipkataru Medan,
Diteruskan, Syahrul Romadon Rambe dalam orasinya mengatakan bahwa hasil kajian yang telah dilakukan bahwa melalui tangan oknum pejabat Dinas Perkim Kota Medan inisial DA diduga melakukan Pengutipan Liar (Pungli) pada setiap proyek di Dinas Perkim Kota Medan.
"Dugaan kuat kami bahwa Walikota RW memerintahkan kepada saudara DA untuk menagih fee proyek sebesar 15 - 20 % setiap pengerjaan proyek di Dinas Perkim Kota Medan".
Syahrul, juga menambahkan bahwa menurut mereka, ini termasuk dugaan Mega korupsi karena dari Dinas Perkim kurang lebih Rp.600 Miliar dan di pungli sekitar Rp.120 Miliar/tahunnya.
"Melalui tangan DA salah satu pejabat di Dinas Perkim Kota Medan diduga melakukan pungli sebesar Rp.120 Miliar, setiap pemenang tender di Dinas Perkim akan di Pungli diduga untuk disetor kepada Oknum Pejabat Walikota RW" Tegas Syahrul.
Maka dengan itu, KMI melakukan aksi unjuk rasa mendesak KPK-RI untuk segera memanggil dan memeriksa RW selaku Walikota dan pejabat oknum Dinas Perkim Kota Medan DA.
BeberapaTuntutan Aksi di antara lain adalah :
1. Panggil dan periksa inisial DA salah satu oknum pejabat di Dinas Perkim Kota Medan diduga berperan sebagai pengutip uang fee proyek sebesar Rp.120 Miliar.
2. Mendesak KPK-RI menetapkan inisial DA selaku oknum pejabat di Dinas Perkim Kota Medan sebagai tersangka atas dugaan Pungli pada proyek di Dinas Perkim Kota Medan.
3. Panggil dan periksa Walikota Medan ke Kantor KPK-RI atas dugaan pungli pada setoran proyek di Dinas Perkim Kota Medan.
4. Mendesak KPK-RI untuk segera atensi dan turun langsung ke Kota Medan untuk segera mengusut tuntas atas dugaan pungli pada fee proyek di Dinas Perkim Kota Medan.
Awak media telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Walikota Medan dan Kepala Dinas Perkim Kota Medan terkait aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) tidak memberikan tanggapan hingga berita ini naik ke publik.(r02)

0 Komentar